Pemerintah Sinkronkan Infrastruktur AI dan Energi, Investasi Pusat Data Didorong Libatkan Pengusaha Lokal
Jakarta, 20 Oktober 2026 – Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan pengembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia.
Menurut Meutya, pembangunan pusat data (data center) dan AI Factory penting untuk dapat terintegrasi dengan perencanaan energi, agar pengembangan teknologi digital berjalan selaras dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya.
Meutya menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur AI seharusnya tidak lagi direncanakan secara terpisah oleh masing-masing sektor. Salah satunya terkait ekosistem energi yang merupakan salah satu fondasi penting untuk keberlangsungan pengembangan AI, baik di Indonesia maupun secara global.
“Hal-hal terkait dengan pembangunan AI Factory, termasuk data center AI Factory, itu harus dilakukan tidak lagi secara terpisah sektor per sektor, tapi dalam sebuah koordinasi yang kuat,” ujar Meutya dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10/2026).
Untuk itu, Meutya menilai koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah strategis. Keterhubungan kebijakan sektor digital dan energi diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan infrastruktur teknologi dengan ketersediaan pasokan energi yang memadai.
“Koordinasi yang kuat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi penting karena di dalamnya ada ekosistem energi yang berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan artificial intelligence,” jelasnya.
Merespon gagasan tersebut, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendukung pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat data dengan penyediaan energi. Bahlil menyatakan koordinasi dengan Kemkomdigi sangat penting untuk memetakan kebutuhan listrik pusat data di Indonesia.
“Saya akan minta data lokasi dari teman-teman yang akan membangun data center, supaya supply energinya itu bisa langsung disediakan,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, kebutuhan tambahan daya untuk mendukung pengembangan pusat data diperkirakan mencapai 20 gigawatt atau 20.000 megawatt. Besarnya kebutuhan tersebut menuntut perencanaan yang terkoordinasi agar pengembangan infrastruktur digital dapat berjalan seiring dengan kesiapan pasokan energi nasional.
Selain kesiapan energi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah juga akan menata investasi pusat data agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Menurutnya, Investasi teknologi tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga harus membuka peluang usaha bagi pengusaha nasional dan daerah.
“Kita akan membuat satu regulasi yang win-win. Kita silakan mereka masuk, tapi juga hargai, dan bagaimana berkolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha daerah di mana investasi itu akan dilakukan,” tegas Bahlil.
Ia menjelaskan pusat data membutuhkan teknologi dan modal besar, tetapi penyerapan tenaga kerja langsungnya relatif terbatas. Sementara itu, operasional fasilitas tersebut membutuhkan sumber daya yang signifikan, termasuk listrik dan air.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat di sekitar lokasi investasi turut memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang tercipta.
Bahlil menekankan investor asing tetap dipersilakan berinvestasi di Indonesia, tetapi perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam ekosistem bisnis pusat data. Dengan demikian, investasi tidak hanya memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi daerah.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang bersinergi. Bukan hanya persoalan nilai uang,” ujarnya.
Melalui koordinasi sektor energi dan digital serta pengaturan investasi yang mendorong kolaborasi, pemerintah berupaya memastikan pengembangan AI dan pusat data di Indonesia berlangsung secara berkelanjutan.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan memperkuat daya saing industri digital nasional dan memastikan manfaat investasi dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah.
***