Berikut Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang menegaskan bahwa masyarakat mempunyai nama satu kata tidak diperbolehkan lagi.<\/p>\n
Aturan yang terdiri dalam 9 pasal ini di tetapkan pada 11 April 2022 dan telah di undangkan pada 21 April 2022 oleh direktur jenderal perundang \u2013 undangan kementerian hukum hak asasi manusia (Kemenkumham)<\/p>\n
Adapun syarat dan ketentuan pada pencatatan nama yakni sebagai berikut :
\nPasal 4 ayat (2)<\/p>\n
(2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
\na. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
\nb. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
\nc. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.<\/p>\n
Pasal 5<\/p>\n
(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
\na. menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
\nb. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen
\nKependudukan; dan
\nc. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.<\/p>\n
(2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.<\/p>\n
(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
\na. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
\nb. menggunakan angka dan tanda baca; dan
\nc. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil<\/p>\n
Hal ini di tetapkan karena sebagai upaya untuk mengurangi nama yang tertukar apabila sama hanya satu kata dan berkonteks negative atau tidak layak. (Sumber : Detik News – Kominfo\/put)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Berikut Isi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang menegaskan bahwa masyarakat mempunyai nama satu kata tidak diperbolehkan lagi. Aturan yang terdiri dalam 9 pasal ini di tetapkan pada 11 April 2022 dan telah di undangkan pada 21 April 2022 oleh direktur jenderal perundang \u2013 undangan kementerian hukum hak asasi manusia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2555,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-2554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2554","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2554"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2554\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2556,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2554\/revisions\/2556"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}