Demak – Advokasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) tingkat Kabupaten Demak, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Lantai III. Yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan fortifikasi pangan sebagai langkah strategis percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, Rabu (15\/04\/2026).<\/p>\n
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA Kabupaten Demak, Ari Wibowo, dalam paparannya menyampaikan bahwa Kabupaten Demak memiliki potensi besar sumber daya pangan lokal, baik dari sektor pertanian maupun kelautan. Namun demikian, tantangan dalam pemenuhan gizi mikro seperti zat besi, iodium, zinc, dan vitamin A masih menjadi perhatian utama.<\/p>\n
\u201cFortifikasi pangan, yaitu penambahan zat gizi mikro pada bahan pangan pokok, merupakan intervensi yang efektif dan memiliki daya ungkit tinggi apabila dilaksanakan secara sistematis,\u201d katanya..<\/p>\n
Ia menjelaskan, berdasarkan analisis situasi, pola konsumsi masyarakat masih bergantung pada bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng curah, dan tepung terigu. Sementara itu, kelompok masyarakat kurang mampu masih memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi beragam, sehingga pangan fortifikasi menjadi alternatif penting dalam pemenuhan gizi mikro.<\/p>\n
Dari sisi ketersediaan, sebagian produk pangan seperti minyak goreng dan tepung terigu sudah terfortifikasi sesuai standar nasional. Namun, pengawasan terhadap peredaran minyak goreng curah yang belum mengandung vitamin A masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sebagai daerah pesisir penghasil garam, Demak juga menghadapi tantangan dalam memastikan garam lokal telah terfortifikasi iodium sebelum beredar di masyarakat.<\/p>\n
Di lapangan juga masih ditemukan kendala di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan fortifikasi, keterbatasan kapasitas pelaku usaha lokal (UMKM), serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antar OPD dalam pengawasan, distribusi, dan edukasi.<\/p>\n
Konsumsi Gizi<\/p>\n
Sementara itu, Prof. Dra. Ani Margawati.,M.Kes.,Ph.D selaku Koordinator Program Gizi Undip x Unicef menyampaikan bahwa permasalahan gizi di Indonesia tidak hanya terkait kekurangan asupan makanan, tetapi juga kekurangan zat gizi mikro atau yang dikenal sebagai hidden hunger.<\/p>\n
\u201cKondisi ini dapat terjadi pada berbagai kelompok, bahkan pada masyarakat yang secara ekonomi terlihat cukup, namun pola konsumsinya belum memenuhi kebutuhan zat gizi penting,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, dampak kekurangan gizi mikro sangat luas, mulai dari meningkatnya risiko anemia, gangguan tumbuh kembang anak, hingga penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas di masa depan.<\/p>\n
Menurutnya, fortifikasi pangan menjadi salah satu solusi yang efektif dan efisien karena mampu menjangkau masyarakat luas tanpa harus mengubah pola konsumsi secara signifikan.<\/p>\n
\u201cMelalui fortifikasi, bahan pangan yang biasa dikonsumsi sehari-hari dapat diperkaya dengan zat gizi mikro yang dibutuhkan tubuh, dan telah terbukti membantu menurunkan angka anemia serta memperbaiki status gizi masyarakat,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Ia juga menyoroti bahwa prevalensi anemia di Indonesia masih cukup tinggi, terutama pada balita, remaja putri, dan wanita usia subur. Di sisi lain, konsumsi buah dan sayur yang masih rendah serta keterbatasan akses terhadap makanan bergizi menjadi tantangan tersendiri.(Red-kmf\/apj\/nin).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Demak – Advokasi dan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) tingkat Kabupaten Demak, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bapperida Lantai III. Yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan fortifikasi pangan sebagai langkah strategis percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, Rabu (15\/04\/2026). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14144,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-14143","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14143"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14143\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14145,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14143\/revisions\/14145"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14144"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/suarakotawali.demakkab.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}